Pemerintahan Myanmar mulai terpojok karena banyak ditekan  negara akibat perbuatan pembantaian etnis muslim minoritas Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Kini, mereka mulai mendekati China dan Rusia supaya kedua negara memiliki hak veto itu menolak segala keputusan diambil Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, terkait krisis di Rakhine.


Hal itu disampaikan oleh Penasehat Keamanan Nasional Myanmar, Thaung Tun, dalam jumpa pers di Ibu Kota Naypyitaw, hari ini. Dia menyatakan sangat berharap China dan Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB menggunakan hak veto mereka, jika ada resolusi diterbitkan terkait Rohingya."Kami sedang berunding dengan beberapa negara sahabat supaya permasalahan ini tidak dibahas di Dewan Keamanan PBB. China dan Rusia adalah kawan kami, jadi ada kemungkinan mereka mau membantu kami," kata Tun, seperti dilansir dari laman Reuters, Rabu (6/9).
Hingga saat ini, tercatat sudah 146 ribu orang Rohingya mengungsi ke wilayah Cox's Bazar, dekat perbatasan antara Bangladesh dan Myanmar. Jika digabungkan dengan mereka yang kabur sejak Oktober lalu menjadi sekitar 233 ribu orang. Sebagian dari mereka nekat berjalan kaki melintasi perbukitan, hutan, dan persawahan. Lainnya menumpang kapal menghindari kejaran tentara Myanmar. Beberapa perahu tenggelam karena kelebihan muatan, dan sejumlah penumpangnya, termasuk anak-anak, meninggal.Pemerintah Myanmar juga sengaja menanam ranjau di wilayah perbatasan dengan Bangladesh selama tiga hari belakangan. Bangladesh memprotes tindakan itu lantaran lokasi ladang ranjau berada sangat dekat dengan wilayah perbatasan mereka. Diduga hal itu dilakukan buat mencegah orang Rohingya yang mengungsi kembali ke Rakhine. Namun, pemerintah Myanmar menyangkal tudingan itu. Mereka berdalih kalau ranjau itu sudah ditanam sejak 1990 buat mencegah penerobos, dan militer juga berusaha memindahkannya.Konflik meletup belakangan semakin membesar karena sejumlah orang Rohingya membentuk organisasi Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA), dan menyerang beberapa pos polisi. Pemerintah Myanmar menyatakan mereka adalah teroris dan mengambil tindakan keras. Sedangkan ARSA beralasan mereka melawan demi melindungi sesama orang Rohingya dan tidak hendak memberontak.

Pembantaian orang Rohingya di Negara Bagian Rakhine terjadi sejak lima tahun lalu. Sumber masalahnya adalah undang-undang dasar Myanmar tidak mengakui orang Rohingya sebagai salah satu etnis tetap di Myanmar. Pemerintah Myanmar beralasan orang Rohingya adalah pendatang gelap dari Bangladesh. Sedangkan Bangladesh juga tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warganyaKarena tidak diakui dalam konstitusi, Myanmar menolak memberikan status kewarganegaraan buat orang Rohingya. Orang Rohingya dibiarkan hidup melarat, tidak disediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan tidak dilindungi aparat keamanan. Mereka juga kerap dipinggirkan di tengah-tengah penduduk mayoritas Buddha. Karena hasutan seorang biksu yang juga menjadi dalang Gerakan 969 dan meluas menjadi sentimen anti-Islam, Ashin Wirathu, penduduk mayoritas Buddha tersulut dan menyerang orang-orang Rohingya