TNI dan Polri akan
tetap melakukan aksi sweeping terhadap aktivitas PKI, hal ini terlihat dari
komitment kedua instansi tersebut untuk tetap bekerja sama memberantas PKI.
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengungkapkan bahwa
kepolisian tidak mempermasalahkan jika TNI ikut menangkap orang-orang yang
mengenakan atribut palu dan arit seperti lambang Partai Komunis Indonesia.
“TNI menganggap bahwa orang yang menggunakan atribut-atribut
seperti PKI, lambang palu-arit, dianggapnya tertangkap tangan. Oleh karena itu,
siapa saja yang menangkap tangan boleh melakukan penangkapan,” ujar Badrodin di
Mabes Polri, sebagaimana dilansir kompas, Senin (16/5/2016).
Senada dengan Kapolri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo
menegaskan bahwa TNI akan tetap menjalankan undang-undang yang ada, yaitu
melakukan penindakan terhadap aktivitas yang berhubungan dengan PKI.
Bahkan Jendral Gatot mengungkapkan bahwa siapa pun yang
melihat adanya pelanggaran, bahkan masyarakat pun, wajib bertindak.
Sebelumnya , Polemik soal sweeping PKI menjadi bahan pembicaraan publik
setelah Presiden Jokowi meminta Panglima Sekretaris Kabinet (Seskab)
Pramono Anung mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara
langsung telah memerintahkan kepada Kapori Jenderal Pol Badrodin Haiti
dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menghentikan sweeping
atribut dan kegiatan yang berkaitan dengan dengan Partai Komunis
Indonesia (PKI).
Pramono menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang
menjunjung tinggi kebebasan, sehingga tidak bisa kemudian polisi dan
juga termasuk aparat TNI itu over akting berlebihan melakukan sweeping.
“Presiden secara tegas, secara jelas menyampaikan pada Panglima TNI pada
Kapolri, untuk segera menertibkan aparaturnya tidak melakukan sweeping.
Zaman demokrasi tidak ada lah sweeping-sweeping seperti itu,” Ujar
Pramono Anung sebagaimana dilansir merdeka, jum’at(13/5/2016).
Menurut Pramono Anung, Presiden Jokowi lebih menyukai penindakan pelaku
penyebaran paham komunis dengan pendekatan hukum dan meminta TNI Polri
tidak perlu over akting berlebihan.
Kejadian terbaru Polisi dan TNI secara paksa membubarkan acara diskusi
dan pemutaran film yang dicurigai sebagai kegiatan berbau PKI. Seperti
pemutaran film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta yang dituding bagian
dari propaganda komunisme dan pembubaran acara peringatan Hari
Kebebasan Pers Sedunia di Sekretariat AJI Yogyakarta.TNI dan Kapolri
menghentikan aksi sweeping PKI dengan dalih demokrasi.
Sumber :
islamedia
